Babussalam News,– Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I., melakukan kunjungan ke Desa Wai’u, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam rangka memberikan edukasi hukum tentang batas usia perkawinan dan pencegahan perkawinan dini.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Desa Wai’u tersebut mengangkat tema “Edukasi Undang-Undang Batas Usia Perkawinan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Dini.”
Kegiatan ini dihadiri Kepala Pol Sub Sektor Mangoli Tengah, Aipda Lukman Ladamu; Ps. Kanit Bimas Polsek Mangoli Timur, Aipda Rusli Uma; Bripka Bedri Mafa; Babinsa Desa Pantauan; Fahrul selaku Kedafota Kades; tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dosen pendamping lapangan, panitia, serta mahasiswa KKLI STAI Babussalam Sula yang bertugas di Desa Wai’u.
Dalam penyampaiannya, Dr. Sahrul Takim menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar persoalan cinta dan keinginan untuk hidup bersama, melainkan membutuhkan kesiapan mental, kematangan emosional, tanggung jawab ekonomi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami maupun istri.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus dipahami oleh masyarakat, terutama kalangan remaja, agar setiap keputusan terkait perkawinan didasarkan pada kesadaran hukum dan pertimbangan masa depan.
Soroti Fenomena Putus Kuliah Akibat Perkawinan Dini
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam kegiatan tersebut adalah fenomena pasangan muda yang menikah pada usia 18 tahun, bahkan ketika masih menempuh pendidikan tinggi, kemudian harus meninggalkan bangku kuliah akibat perkawinan.
Sahrul menilai bahwa kondisi tersebut merupakan persoalan sosial dan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
“Jangan sampai perkawinan yang seharusnya menjadi awal membangun kehidupan justru menjadi akhir dari cita-cita pendidikan. Menikah bukan berarti seseorang kehilangan hak untuk belajar. Menjadi seorang suami atau istri bukan berarti cita-cita akademik harus dikuburkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membangun kemandirian ekonomi keluarga.
Karena itu, ia mengingatkan para remaja agar tidak terburu-buru mengambil keputusan besar dalam kehidupan tanpa mempertimbangkan konsekuensi pendidikan, ekonomi, psikologis, dan sosial.
Orang Tua Harus Menjadi Pelindung Masa Depan Anak
Dalam kesempatan tersebut, Ketua STAI Babussalam Sula juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak, terutama ketika menghadapi persoalan kehamilan di luar perkawinan.
Menurutnya, menikahkan anak tidak boleh hanya dipandang sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan keluarga atau menjaga nama baik di tengah masyarakat.
Orang tua juga harus memikirkan keberlanjutan pendidikan, kesehatan perempuan yang sedang hamil, kesiapan ekonomi pasangan, serta masa depan anak yang akan dilahirkan.
“Orang tua harus menjadi pelindung, pembimbing, dan pendukung cita-cita anak. Jangan sampai keinginan menyelesaikan persoalan hari ini justru menghilangkan kesempatan anak untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pasangan muda yang telah terlanjur menikah tidak boleh mendapatkan stigma atau dikucilkan oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka membutuhkan pendampingan dan dukungan agar tetap dapat melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, serta membangun kehidupan keluarga yang mandiri.
Perguruan Tinggi Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Lebih lanjut, Sahrul menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan sosial.
Menurutnya, pencegahan perkawinan dini tidak cukup dilakukan melalui penyampaian ketentuan undang-undang, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan tenaga kesehatan.
Ia berharap kegiatan edukasi hukum di Desa Wai’u dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan remaja, keberlanjutan pendidikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan.
“Jangan sampai kita terlalu cepat menikahkan anak-anak kita, tetapi terlalu lambat mempersiapkan masa depan mereka. Keberhasilan orang tua bukan hanya ketika anak-anaknya telah menikah, tetapi ketika mereka mampu menjalani kehidupan yang bermartabat, berpendidikan, mandiri, dan bertanggung jawab,” tutupnya. Melalui kegiatan ini, STAI Babussalam Sula berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat Desa Wai’u bahwa perlindungan terhadap remaja dan masa depan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama.
